KLIK BORNEO – BERAU. Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong meminta semua perusahaan swasta yang ada di Berau untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Berau.
Keterlibatan pihak ketiga sangat dibutuhkan mengingat keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Berikutnya, RLH yang dibangun belum menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan.
“APBD kita hanya cukup untuk membayar gaji pegawai saja. Kalau dipaksakan untuk menambau RLH akan rumit. Makanya kita butuh dukungan swasta,” ungkapnya.
Diakuinya, DPRD Berau melalui Komisi II telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau guna memperluas jangkauan pembangunan RLH di semua kecamatan.
“Karena kan selama ini lebih banyak di kelurahan. Tapi katanya untuk sampai ke kampung masih terkendala birokrasi,” jelasnya.
Kasus banjir di Long Ayan beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Rumah warga yang rusak akibat banjir seharusnya bisa diperbaiki, bahkan menggunakan anggaran penuh dari pusat.
Namun, bencana itu secara administratif tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal itu menyebabkan bantuan renovasi dari kementerian tidak bisa mengalir secara maksimal.
Dengan demikian, Rudi mendesak semua perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan, untuk ikut berpartisipasi menyukseskan program RLH.
“Kalau misalnya tidak banyak, paling tidak di sekitar wilayah operasionalnya, minimal ring 1 sampai 3,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi