Sembilan Kali Raih WTP, Bupati Komitmen Terus Benahi Pengelolaan Keuangan Daerah Berau

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Meski mengukir prestasi gemilang, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri dan berkomitmen untuk terus membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang kuat antara seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Berau.

“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan kali ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Menurutnya, capaian ini menjadi suntikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

“Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerja keras dan kerja sama yang baik ini. Semoga ini menjadi semangat dan pendorong untuk meraih sukses di masa yang akan datang,” jelasnya.

Di balik kesuksesan tersebut, Bupati Sri secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 masih memiliki ruang untuk evaluasi. Karena itu, Pemkab Berau berkomitmen untuk memperbaiki setiap celah kekurangan yang ada.

“Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki bersama,” bebernya.

Langkah evaluasi dan perbaikan ini, lanjutnya, sangat krusial agar pengelolaan keuangan daerah ke depan bisa bergerak ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Salah satu instrumen penting yang menjadi acuan evaluasi tersebut adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).CaLK memuat informasi komprehensif mengenai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, hingga pencapaian target kinerja APBD yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan daerah.

“Kita akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Hal ini demi memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan tercapainya pelayanan yang maksimal dalam pemerintahan daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi