Revisi Ripparda, Disbudpar Matangkan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kembali merevisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) sebagai kompas baru pembangunan pariwisata Berau.

Revisi itu dilakukan guna memberi dasar yang pasti bagi arah dan orientasi pembangunan pariwisata daerah ke depannya, agar dibangun secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantosa menegaskan bahwa pariwisata Berau saat ini telah resmi ditetapkan sebagai sektor unggulan Kabupaten Berau. Kebijakan itu tertuang jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2025–2029.

Karena itu, baginya, regulasi pendukung seperti Ripparda dinilai perlu direvisi agar dapat beradaptasi dengan dinamika industri global. Pasalnya, tren pariwisata dunia menuntut regulasi yang lebih fleksibel namun tetap adaptif.

“Berau telah menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam RPJMD 2025–2029. Dalam perjalanannya, sektor ini mengalami dinamika perubahan yang cepat, sehingga menuntut kita untuk melakukan penyesuaian regulasi yang tepat,” ungkapnya.

Disampaikannya, salah satu poin paling krusial dalam draf awal revisi Ripparda yang disusun oleh tim ahli adalah pengenalan tema besar “Sustainable Water-Based Tourism” (Pariwisata Berbasis Air yang Berkelanjutan).

Mengingat Berau dianugerahi kekayaan bahari serta ekosistem pesisir dan sungai yang memukau, tema ini dinilai sangat tepat untuk menjaga kelestarian alam sekaligus mendatangkan investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang.

“Dengan hadirnya Ripparda yang diperbarui, kita siap menyambut era baru pariwisata yang lebih hijau, inklusif, dan mendunia,” jelasnya.

Diakuinya, revisi Ripparda itu sendiri tidak dirancang secara sepihak oleh Pemkab Berau. Sebaliknya melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari tingkat OPD hingga tingkat kecamatan, dunia usaha, serta komunitas-komunitas masyarakat lokal.

“Jadi kita selaraskan semua peta jalan pariwisata di tingkat provinsi dan nasional serta memastikan mendapat dukungan di tingkat lokal,” tandasnya. (Adv/*)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi