KLIK BORNEO – BERAU. Kabupaten Berau diketahui menorehkan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Tak hanya itu, tingkat kemiskinan pun diklaim telah mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kabupaten Berau pada tahun 2024 tumbuh pesat sebesar 7,28 persen. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 5,44 persen.
Lonjakan positif itu juga terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun 2024 yang menembus Rp50,82 triliun, dengan PDRB per kapita mencapai Rp194,08 juta.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melalui Asisten Administrasi Umum Setkab Berau, Hj. Maulidiyah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan yang pesat membawa tantangan baru yang lebih kompleks.
“Semakin besar dan kompleksnya pembangunan daerah, maka semakin besar pula kebutuhan kita pada data yang berkualitas,” ungkapnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Berau Tahun 2027 – 2031, Kamis (13/8/2026).
Disampaikannya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Berau juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPS mencatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Berau pada Maret 2025 berhasil ditekan hingga ke angka 4,44 persen.
Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,36 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Dalam kurun waktu satu tahun, terjadi penurunan total sebesar 0,64 poin persentase dengan jumlah penduduk miskin tersisa sekitar 10,96 ribu orang.
Meski menjadi kabar baik, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan bahwa data kemiskinan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas untuk dilaporkan. Di balik angka tersebut, ada keluarga, anak-anak, dan individu yang nyata dan terus membutuhkan perhatian serta intervensi dari pemerintah.
Untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan efektif, Pemkab Berau kini fokus menyelaraskan data melalui program Satu Data Berau. Langkah itu diambil guna mengatasi tantangan klasik, yaitu adanya perbedaan data di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Diakuinya, melalui sistem Satu Data itu, Pemkab Berau dapat menjawabi beberapa pertanyaan krusial seperti: Siapa yang berhak dibantu? Di mana keberadaan mereka? Apa permasalahan spesifik yang dihadapi? Apa program yang harus diberikan?
“Mudah-mudahan dengan sistem Satu Data yang ada saat ini, perbedaan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat kita minimalkan,” bebernya.
Dengan sinergi data yang akurat, tambahnya, Pemkab Berau optimis seluruh program pembangunan ekonomi dan bantuan sosial ke depan akan jauh lebih tepat sasaran. Langkah itu diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal. (Adv/*)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi