Tak Sesuai Usulan Pemda Berau, Gamalis Tegaskan Penetapan Kuota BBM Jadi Kewenangan BPH Migas

KLIK BORNEO – BERAU. Wakil Bupati Berau, Gamalis memastikan bahwa jumlah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan ke Kabupaten Berau tidak sesuai dengan kuota yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Jumlahnya pun lebih rendah dari kuota yang diusulkan. Hal itu, menurutnya, menjadi kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Pernyataan itu disampaikan Gamalis menanggapi aksi massa Gerakan Masyarakat Sipil Berau yang menggelar demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait krisis BBM di wilayah tersebut, Senin (7/9/2026).

“Dari ruang dialog dan aksi hari ini, masalahnya sudah mulai terurai. Ternyata kendala utamanya ada di BPH Migas yang tidak memberikan kuota sesuai dengan pengajuan Pemda,” ungkapnya.

“Untuk itu, kita akan bersama-sama meminta dan menuntut apa yang menjadi hak kita,” sambungnya lagi.

Gamalis mengakui bahwa perkara kuota dan pengawasan distribusi di lapangan merupakan dua hal yang berbeda. Urusan total volume kuota daerah ditentukan penuh oleh BPH Migas.

“Sedangkan Pemkab Berau bersama instansi terkait fokus mengawal distribusi dari SPBU agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, khususnya untuk BBM bersubsidi,” jelasnya.

Di hadapan massa, Gamalis juga menyampaikan apresiasi tertingginya atas aspirasi yang disuarakan masyarakat sipil. Ia memastikan jajaran eksekutif maupun legislatif terus bergerak mencari solusi nyata.

“Kami sangat memahami keresahan ini karena BBM berkaitan langsung dengan aktivitas harian, mulai dari pekerja hingga anak sekolah,” tegasnya.

Terkait masalah itu, Gamalis mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi jalannya distribusi dan segera melapor ke Satgas jika menemukan pembelian di luar batas normal.

Pemkab Berau sendiri juga berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog agar persoalan ini segera tuntas dan kondisi pengisian BBM di Berau bisa kembali normal. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi