Jadi “Bapak Asuh Anak Stunting” PT Berau Coal Diganjar Penghargaan BKKBN RI

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara ini menerima penghargaan dari Kepala BKKBN Republik Indonesia atas kontribusi aktifnya dalam penanganan penurunan angka stunting di wilayah operasional perusahaan.

Penghargaan ini diserahkan pada acara KIE Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix Percepatan Penurunan Stunting untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024, di Aula Makodam, Balikpapan.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap peran PT Berau Coal sebagai “Bapak Asuh Anak Stunting” melalui program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting.

Community Development Manager PT Berau Coal, Reza Hermawan, menyampaikan bahwa kontribusi perusahaan dalam penanganan stunting ini dimulai sejak tahun 2023.
“Hari ini, kita mendapat penghargaan dari Kepala BKKBN RI atas peran serta perusahaan, dalam hal ini PT Berau Coal, dalam ikut serta penanganan penurunan stunting dengan menjadi bapak asuh anak stunting,” jelasnya.
Pada fase hilir, PT Berau Coal memberikan PMT kepada anak-anak yang telah terdeteksi mengalami stunting. Bantuan tersebut bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan agar dapat kembali ke jalur pertumbuhan yang sehat. Sementara pada fase hulu, PT Berau Coal fokus pada upaya pencegahan stunting dengan memberikan edukasi kepada remaja putri, ibu hamil, serta masyarakat umum di sekitar area operasional perusahaan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting sejak dini.
Program ini tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga dilakukan secara kolaboratif dengan membentuk kelompok kerja di setiap kampung yang bekerja sama dengan PKK dan dasawisma.

Melalui program ini, PT Berau Coal telah menjangkau sekitar 36 kampung di lingkar tambang perusahaan. Implementasi program PMT ini dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dari BKKBN dengan durasi antara 3 hingga 6 bulan untuk setiap kampung.
“Rata-rata, di sana kami melaksanakannya dengan petunjuk teknis BKKBN RI, yakni antara 3 sampai 6 bulan untuk PMT ini,” tambah Reza. Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan perlu keterlibatan semua elemen masyarakat.
“Harapannya kita bisa melaksanakan penanganan stunting, karena memang penanganan stunting ini harus dilakukan dari hulu dan hilir. Kita menangani yang sudah stunting dan kita harus mencegah agar tidak ada stunting baru. Ya, ini harapan kami agar semua pihak bisa berkontribusi dan ikut serta dalam penanganan stunting,” ujarnya.
Tidak hanya PT Berau Coal, tetapi berbagai pihak juga terlibat melalui kerangka kerja kolaboratif yang disebut Pentahelix. Pentahelix melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Reza Hermawan juga menambahkan bahwa inisiatif PT Berau Coal dalam menurunkan angka stunting merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Program CSR ini mengikuti pedoman dari Kepmen 1824 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Untuk CSR kami, ada 8 pilar, dan pilar tersebut kami upayakan satu per satu untuk kami lakukan bersama pentahelix keseluruhan dari pihak pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, maupun dengan NGO dan yang lainnya,” jelasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, PT Berau Coal berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penurunan stunting secara menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan kasus yang sudah ada. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo, yang diwakili oleh Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Bayu Permana, menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan stunting, terutama melalui program Bangga Kencana.
Program ini merupakan salah satu inisiatif dari BKKBN yang bertujuan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat di Indonesia.
“Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, yaitu program yang digunakan untuk memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi. Salah satu fokus utama dari program ini adalah penurunan kasus stunting di Indonesia,” ujar Brigjen TNI Bayu Permana.
Dalam rangka mempercepat pencapaian program Bangga Kencana dan penurunan stunting, Kodam VI/Mulawarman bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana serta Gebyar Penghargaan Pentahelix. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam bentuk rencana aksi bersama mitra kerja.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang juga hadir pada acara tersebut, memberikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kaltim atas penyelenggaraan acara ini. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab BKKBN, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif semua pihak.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BKKBN Provinsi Kaltim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan KIE Bangga Kencana dan Gebyar Penghargaan Pentahelix pada hari ini membuktikan bahwa urusan Bangga Kencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari BKKBN,” ungkap Sri Wahyuni.
Ia juga menekankan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab kolektif yang harus diemban semua pihak. Termasuk dengan mitra-mitra pentahelix yang berkontribusi aktif dalam hal tersebut, salah satunya PT Berau Coal yang berhasil melakukan pencegahan dan penanganan stunting dari hulu ke hilir dengan program-program CSR.
Sri Wahyuni pun  menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar penghargaan ini tidak menghentikan semangat para mitra untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam mengatasi masalah stunting.
“Kami menyadari bahwa banyak sekali kerja sama dan kontribusi yang telah dilakukan oleh para mitra perusahaan bagi provinsi Kaltim, mulai dari penanganan rumah layak huni, pangan untuk penghijauan, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda Provinsi Kaltim ini menjelaskan bahwa meskipun intervensi yang dilakukan oleh perusahaan bersifat non-fisik, hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memperoleh tempat di hati masyarakat.
“Ini adalah sebuah jalan bagaimana perusahaan bisa mendapat tempat di hati masyarakat, membangun sinergi bahwa kehadiran perusahaan itu tidak hanya untuk eksploitasi sumber daya tetapi juga memberikan kesejahteraan dan bahkan investasi sosial budaya yang berharga bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup, Sri Wahyuni mengapresiasi dukungan Kodam VI/Mulawarman dalam mengatasi masalah sanitasi, yang merupakan salah satu faktor hulu penyebab stunting.
“Tentu, Pemkab jajaran telah mengatasi angka stunting. Angka stunting ini memang agak sulit. Karena itu, penanganan stunting di hulu dan hilir menjadi tanggung jawab kita sekalian,” tambahnya.
Stunting merupakan isu prioritas nasional, dan Provinsi Kaltim berkomitmen untuk menurunkan angka stunting dari 20,9 persen menjadi di bawah angka nasional sebesar 12,3 persen pada tahun 2024.
“Target penurunan angka stunting sangat signifikan, dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi targetnya 14 persen di tahun 2024,” jelasnya. Sri Wahyuni juga mengakui bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi salah contoh yang baik dalam penurunan stunting, berhasil menurunkan angka dari 27,1 persen menjadi 17,6 persen.(adv/Elton)