Menjaga Maratua: Langkah Pemkab Atasi Abrasi Demi Keberlanjutan Pariwisata dan Habitat Penyu

KLIK BORNEO – BERAU. Abrasi di Pulau Maratua belum mendapatkan penanganan yang maksimal hingga saat ini. Hal ini menyimpan dilema tersendiri mengingat pulau tersebut merupakan permata pariwisata bahari Indonesia yang keindahannya diakui dunia.

Situasi kian pelik mengingat upaya membangun infrastruktur kerap sulit terlaksana lantaran dapat mengganggu habibat penyu. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang bisa mengurai dilema tersebut.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata menjelaskan saat ini Pemkab Berau tengah mematangkan rencana pembangunan pengamanan pantai sepanjang 400 meter di jalur utama Kampung Payung-Payung menuju bandara.

Meski proyek ini sangat mendesak demi mengamankan akses transportasi wisata, Pemkab Berau menegaskan tidak akan terburu-buru melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh kajian teknis dan persyaratan lingkungan terpenuhi secara komprehensif.

Langkah itu juga diambil demi melindungi Turtle Traffic, kawasan bawah laut di sekitar lokasi proyek yang menjadi tempat berkumpulnya penyu liar saat air laut surut. Pemkab Berau tidak ingin pembangunan infrastruktur penahan abrasi justru mengubah pola kehidupan satwa langka yang menjadi magnet utama wisatawan tersebut.

“Jangan sampai proyeknya jadi, tapi lingkungan bermasalah. Kalau kita mengubah bibir pantai tanpa perhitungan dan kajian yang jelas, dampaknya bisa jangka panjang,” ungkapnya.

Diakuinya, penyu merupakan aset tak ternilai yang harus dilindungi demi masa depan pariwisata Berau. Karena itu, habibatnya tidak boleh diganggu oleh aktivitas pembangunan pengaman pantai.

“Kalau surut, penyu-penyu berkumpul di situ. Jangan sampai aktivitas atau bangunan yang kita buat justru mengganggu kehidupan mereka. Kalau penyunya pergi gara-gara itu, siapa yang bisa mengembalikan lagi?” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa penanganan abrasi di wilayah pesisir Berau tidak menggunakan metode template atau satu desain untuk semua lokasi. Setiap pulau memiliki karakteristik gelombang, kontur pantai, dan kondisi dasar laut yang unik.

“Pengamanan pantai itu tidak bisa template. Yang di Derawan beda, Maratua beda,” terangnya.

Di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, Pemkab Berau juga menunjukkan tata kelola keuangan yang cerdas dengan menetapkan skala prioritas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk mengintervensi titik-titik krusial yang belum terakomodasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur yang terukur dan komitmen pelestarian alam yang kuat, kita optimis dapat menghadirkan solusi jangka panjang,” tandasnya. (Adv/*)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi