Sekkab Berau Sebut Anggaran BTT Karhutla Masih Tunggu Rincian Usulan OPD

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan siap mengoptimalkan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk menanggulangi peningkatan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Batiwakkal.

Namun, pencairan anggaran operasional tersebut saat ini masih menunggu rincian usulan kebutuhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Berau.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said saat dikonfirmasi awak media terkait status karhutla Berau dan kebutuhan akan BTT.

Menurut Said, meskipun kondisi karhutla di lapangan menunjukkan tren peningkatan, rincian anggaran untuk kebutuhan taktis belum diserahkan oleh masing-masing perangkat daerah ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Kalau soal anggaran, dari BPBD kemudian Disdamkar belum membuat rinciannya. Tapi kami pastikan bahwa untuk kebutuhan saat ini, biaya operasional itu belum ada angkanya karena belum dirinci masing-masing perangkat daerah,” ungkapnya.

Kebutuhan operasional yang dimaksud mencakup suplai bahan bakar minyak (BBM) untuk armada pemadam, pemeliharaan peralatan pemadaman, hingga pemenuhan logistik bagi para personel yang berjaga dan bertugas di lapangan.

Keterbatasan pos anggaran ini diakui Said sempat menjadi salah satu kendala operasional tim dalam beberapa waktu terakhir. Selain masalah anggaran, Pemkab Berau juga tengah mengkaji status kebencanaan daerah.

Berdasarkan data lintas instansi seperti BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Pendidikan, dampak karhutla memang sudah semakin meluas.

Kendati data dan bukti lapangan sudah dikumpulkan oleh tim kaji cepat BPBD, peningkatan status menjadi tanggap darurat masih harus melewati pembahasan matang di level Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Bupati, Kapolres, dan Dandim.

Sembari menunggu keputusan resmi dari kepala daerah mengenai status kedaruratan, Pemkab Berau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bergerak cepat melakukan koordinasi ke tingkat pusat.

“Teman-teman dari BPKAD juga sambil mengomunikasikan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Kemendagri). Kita mencari opsi lain, misalnya statusnya tetap Siaga, tetapi bantuan dan pencairan anggaran untuk kemudahan operasional darurat tetap bisa dilakukan di lapangan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi