Bukan Karena Stok Habis? DPRD Berau Bongkar Praktik Manipulatif Distribusi BBM di Wilayah Pesisir!

KLIK BORNEO – BERAU. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi salah satu kendala serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkap di perikanan laut pada tahun 2025 lalu.

Hal itu pun kembali disoroti dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis pada Selasa (31/3/2026).

Untuk memutus mata rantai kelangkaan distribusi BBM itu, Anggota DPRD Berau, Thamrin yang dimintai tanggapannya berharap agar pengawasan distribusi dapat kembali diperketat. Terutama di wilayah pesisir.

“SPBU di pulau dan pesisir kan sudah banyak itu. Tinggal bagaimana pengawasan pemerintah daerah,” jelasnya.

Tak hanya pengawasan, lanjutnya, transaksi BBM menggunakan barcode juga harus kembali diperbaiki agar terhindar dari praktek manipulatif oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan dan mengambil jatah dari para nelayan itu. Karena seharusnya yang dapat subsidi itu kan para nelayan kecil,” terangnya.

Diakuinya, kelangkaan BBM tersebut juga sebenarnya terjadi karena kekurangan pasokan. Justru sebaliknya karena aliran distribusinya tidak benar-benar diperhatikan sehingga berpotensi diambil oleh nelayan besar.

“Ada nelayan besar yang punya keramba dan sebagainya juga bermain di sana jadi ini perlu diperhatikan,” jelasnya.

Thamrin berharap agar masalah kelangkaan tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. Apalagi keluhan yang sama juga masih terjadi dalam penyampaian LKPJ tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu itu jadi kendala, sekarang juga masih, maka tentu kita akan bertanya soal pengawasan ini,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi