Tidak Capai Target, Realisasi PAD Berau 2025 Hanya Mencapai 80,85 Persen

KLIK BORNEO – BERAU. Realisasi Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten Berau tahun 2025 lalu dipastikan tidak mencapai target. Bahkan, lebih rendah dari tahun 2024 silam.

Adapun dari target PAD yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar Rp401,15 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp324,35 miliar atau 80,85 persen.

Jumlah itu tentu berbeda dari tahun 2024 lalu. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp303 miliar, realisasinya bahkan mencapai Rp337 miliar.

Faktor penting di balik menurunnya penerimaan PAD ini yakni menurunnya sisi penerimaan dan atau kontribusi dari pajak dan retribusi daerah, penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Contoh, PAD Berau yang berasal dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan atau minuman pada tahun 2025 saja, hanya mencapai Rp28,6 miliar atau sekira 79,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp36 miliar.

Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 6,87 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PBJT makanan dan atau minuman yang diperoleh pada 2024 lalu sejumlah Rp30,7 miliar.

Melemahnya daya beli karena efisiensi anggaran dan menurunnya harga jual batubara disebut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau sebagai penyebab utama yang sangat mempengaruhi PBJT tersebut.

“Harga batubara tahun 2025 yang lebih rendah dari tahun 2024 berpengaruh pada produksi dan pendapatan,” ungkap Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, Bapenda sendiri akan berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat lewat sosialisasi dan edukasi, pemasangan alat TMD, serta pemberian rekomendasi dan reward kepada wajib pajak dan subjek pajak.

“Kepatuhan di sini maksudnya melaporkan sesuai dengan penerimaan dan jumlahnya tepat dan waktunya,” jelasnya.

Terlepas dari penurunan realisasi PAD tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Berau Gamalis menegaskan keuangan daerah yang ada, termasuk pendapatan daerah dengan semua komponennya, akan diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi kepala daerah.

Tak hanya itu, anggaran yang ada juga akan dipakai untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik dan pelayanan dasar.

“Juga peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi,” paparnya saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Selasa (31/3/2026). (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi