Ultimatum Korporasi Soal Transparansi CSR

KLIK BORNEO – BERAU.Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, melontarkan kritik keras terhadap pola pelaporan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan data tenaga kerja di Bumi Batiwakkal. Sakirman mendesak seluruh korporasi yang beroperasi di wilayah ini untuk berhenti menyodorkan data global yang bersifat umum dan mulai meningkatkan transparansi laporan secara mendetail.

Langkah ini diambil karena legislatif menilai klasifikasi data yang disampaikan perusahaan selama ini cenderung tidak representatif dan sulit disinkronkan dengan kondisi faktual di lapangan. Menurut Sakirman, akurasi data yang terperinci merupakan instrumen wajib bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengukur sejauh mana kontribusi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami menginstruksikan agar data yang diserahkan kepada DPRD tidak lagi bersifat umum. Laporan harus mencakup rincian teknis, baik dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial maupun struktur ketenagakerjaan, agar selaras dengan realita di lapangan,” tegas Sakirman saat menyoroti efektivitas program pemberdayaan masyarakat.

Politisi ini menekankan pentingnya pemetaan zonasi (mapping) yang jelas, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang atau operasional perusahaan, yakni Ring 1 dan Ring 2. Rincian data tersebut sangat krusial untuk meminimalisir kesenjangan sosial dan memastikan bantuan tidak salah sasaran atau hanya dinikmati segelintir pihak.

“Perusahaan wajib merinci penyaluran bantuan secara menyeluruh di wilayah terdampak langsung. Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan dan memastikan tidak ada elemen masyarakat yang merasa terabaikan dari program kemitraan perusahaan,” imbuhnya dengan nada lugas.

Selain urusan CSR, Sakirman juga menggarisbawahi urgensi validitas data komposisi tenaga kerja lokal. Ia memperingatkan perusahaan agar tidak memanipulasi angka penyerapan sumber daya manusia (SDM) daerah, karena basis data yang autentik menjadi dasar bagi dewan untuk menagih komitmen perusahaan dalam memberdayakan warga asli Berau.

“Validitas laporan yang rinci merupakan fondasi bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Dengan data yang sinkron antara dokumen dan fakta lapangan, DPRD dapat memberikan jawaban yang akuntabel terhadap aspirasi maupun pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat,” pungkasnya menutup pernyataan. (Adv)

Penulis : Yoakim Elton SW

Editor   : Rahmat Efendi