KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten Berau terus menempatkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama pembangunan daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang tengah diperjuangkan adalah realisasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dilengkapi fasilitas asrama.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak di daerah pelosok serta keluarga kurang mampu, agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dari tingkat SD hingga SMA. Melalui inovasi ini, Pemkab Berau berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan tidak ada lagi anak daerah yang putus sekolah karena kendala geografis maupun ekonomi.
Selain menyediakan fasilitas asrama bagi kawasan terpencil, Bupati Sri Juniarsih juga fokus pada optimalisasi program pendidikan gratis secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup pembebasan berbagai komponen biaya, mulai dari biaya masuk sekolah, registrasi, hingga penyediaan buku pelajaran secara merata bagi seluruh siswa.
“Bersamaan dengan itu, perbaikan sarana dan prasarana sekolah ikut digenjot secara masif,” ungkapnya. Pemerintah daerah menargetkan revitalisasi bangunan fisik sekolah yang tidak layak agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan fasilitas yang memprihatinkan.
Demi menjamin keberlanjutan program-program tersebut, Pemkab Berau juga memperluas jangkauan beasiswa pendidikan demi mengawal kelangsungan belajar siswa hingga ke jenjang perguruan tinggi, sekaligus mendukung peningkatan kompetensi para tenaga pendidik.
Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa seluruh agenda besar ini didukung penuh oleh komitmen anggaran yang berkelanjutan, di mana Pemkab Berau secara maksimal mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk sektor pendidikan. Dengan sinergi anggaran dan program yang tepat sasaran, diharapkan pemerataan layanan pendidikan bermutu dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Batiwakkal.
Dikarenakan belum terealisasinya terhadap pembangunan SR di Berau,Pemkab Berau melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan akan mengirimkan tujuh anak untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Samarinda pada tahun ajaran baru ini.
Langkah tersebut diambil mengingat fasilitas RR belum bisa dibangun di Kabupaten Berau. Kendala anggaran menjadi alasan di balik belum terealisasinya pembangunan itu.
Kepala Disos Berau, Iswahyudi mengungkapkan bahwa rencana pembangunan SR di wilayah Berau sebenarnya sudah diwacanakan. Namun, efisiensi anggaran membuat program tersebut belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.
“SR tahun ini belum memungkinkan digarap di sini. Kebetulan anggaran tahun ini masuk ke alokasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan jalan ke fasilitasnya di Jalan Rahmat Hidayat, Simpang 3 Maluang. Jadi untuk operasional sekolahnya belum bisa, tapi kami belum tahu persis berapa nilai anggaran fisik tersebut,” ungkapnya.
Disampaikannya, Dinsos Berau awalnya menargetkan ada 11 anak yang bisa dikirim ke Samarinda. Namun, setelah melalui proses seleksi dan pendekatan, hanya tujuh anak yang siap berangkat.
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah sulitnya mendapatkan persetujuan dari orang tua murid. Pasalnya, banyak orang tua yang merasa berat melepas anak mereka untuk bersekolah di luar daerah, terutama bagi anak yang masih di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA.
“Problem utamanya itu adalah persetujuan orang tua. Kalau anak SD terus jauh dari orang tua, pasti berat. Anak SMP dan SMA juga tidak semua orang tua setuju, padahal itu syarat utama,” jelasnya.
Pentingnya pendampingan dan persetujuan dari orang itu, lanjutnya, berkaca dari kasus nyata yang pernah ditangani Dinsos Berau. Sebab ada anak usia SD yang mengalami mogok sekolah saat mengikuti pendidikan SR di Samarinda.
“Kita punya kasus, ada anak SD yang kami tidak tahu masalah utamanya apa, tiba-tiba tidak mau sekolah dan malah mengurung diri di kamar terus,” terangnya.
Terkait bantuan dari daerah untuk para pelajar tersebut, Iswahyudi menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak menyediakan bantuan penuh dan secara berkala selama mereka menempuh pendidikan di SR Samarinda.
Meski demikian, negara tetap hadir untuk memastikan pemenuhan hak transportasi anak-anak tersebut. Dinsos Berau juga berkomitmen untuk menanggung biaya logistik perjalanan saat keberangkatan maupun kepulangan anak-anak saat masa libur sekolah.
“Bantuan rutin dari pemerintah daerah memang tidak ada untuk mereka. Kecuali untuk urusan transportasi keberangkatan atau saat mereka pulang liburan, itu penuh kita support melalui Dinas Sosial,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi