Pemkab Berau Perkuat Sinergi Lintas Sektor Atasi Kekerasan Perempuan dan TPPO

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah tegas dalam menekan angka Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Melalui pertemuan koordinasi lintas sektor, Pemkab Berau berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi nyata untuk mengantisipasi kedua kasus tersebut yang kerap terjadi secara terselubung di tengah masyarakat.

Adapun pertemuan ini digelar di Ruang Rapat RPJMD Lantai I, Bapperida, Kabupaten Berau, pada Senin (31/8/2026).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menegaskan bahwa penanganan KTP harus disikapi secara serius dari sisi penegakan hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, tindak kekerasan terhadap perempuan tidak melulu soal fisik atau seksual, tetapi juga menyasar ranah psikis dan ekonomi. Mirisnya, fenomena ini juga ditemukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Berau.

“Banyak PNS pria yang secara finansial mapan dan bergaji besar, namun istrinya menderita karena tidak diberi nafkah uang. Ini jagu masuk ranah kekerasan,” ungkapnya.

Diakuinya, banyak korban dari keluarga mapan bahkan memilih bungkam karena menganggap masalah domestik ini sebagai aib jika dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Makanya kalau di depan publik ada yang terlihat harmonis. Tapi banyak masalah keluarganya,” jelasnya.

Selain masalah kekerasan itu, lanjutnya, Pemkab Berau juga memberikan perhatian penuh terhadap ancaman TPPO (Human Trafficking) yang kini polanya kian meluas, baik antarnegara maupun antardaerah.

Ia mengakui mendapat laporan terkait dua pemuda asal Kecamatan Gunung Tabur, Berau, yang saat ini menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Mereka direkrut untuk bekerja di sektor judi online hingga tidak bisa pulang.

“Di RT 16 perekrutan ini sempat digagalkan. Korban diiming-imingi pekerjaan mapan, namun prosesnya disertai ancaman,” terangnya.

“Sebagian pekerja migran (TKI) juga kerap diarahkan melalui jalur tidak resmi (ilegal) untuk tujuan eksploitasi,” sambungnya.

Said tidak menampik bahwa praktik perdagangan orang nyata adanya di Kabupaten Berau, salah satunya terselubung di tempat-tempat hiburan malam.

Namun, korban umumnya takut melapor dan cenderung menutupi kasusnya sampai akhirnya viral di media sosial atau menunggu ada korban lain yang berani bersuara lebih dulu.

Menyikapi tantangan tersebut, termasuk kendala lapangan yang sering dihadapi personel Satpol PP saat melakukan penertiban, Pemkab Berau memastikan tidak akan tinggal diam.

Lewat penguatan forum lintas sektor ini, seluruh instansi terkait didorong untuk bergerak bersama guna menekan, mengedukasi, serta menindak tegas segala bentuk KTP dan TPPO di Bumi Batiwakkal. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi