Biaya Operasional Naik, Sampah Tembus 100 Ton per Hari, Dewan Desak Reformasi Sistem

KLIK BORNEO – BERAU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap sistem penanganan sampah.

Langkah tersebut perlu dilakukan menyusul lonjakan volume sampah Berau saat ini menembus angka 90 hingga 100 ton per hari dan memicu pembengkakan biaya operasional secara drastis.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan saat ini terdapat ketimpangan besar antara anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kebersihan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut saja telah menelan dana hingga Rp3,5 miliar per tahun.

Sebaliknya, realisasi penarikan retribusi dari masyarakat hanya berkisar di angka Rp800 juta sampai Rp900 juta per tahun. Itu berarti pendapatan retribusi belum menyentuh angka 30 persen dari biaya operasional dasar armada pengangkut.

“Ketimpangan anggaran ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus membebani APBD kita. Metode konvensional kumpul, angkut, dan buang ke TPA sudah tidak lagi efektif dan efisien untuk volume sampah sebesar ini,” ungkapnya.

Karena itu, Subroto mendesak agar instansi terkait tidak sekadar berfokus pada penambahan armada atau perluasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) semata. Sebaliknya, percepatan pengadaan infrastruktur TPS3R di tingkat kecamatan menjadi harga mati.

Tak hanya itu, ia juga mendorong penjajakan kerja sama riset teknologi modern untuk mengubah residu sampah plastik menjadi bahan baku bernilai ekonomis, mirip dengan pemanfaatan energi alternatif.

Langkah tersebut dinilai ampuh untuk memotong rute armada angkutan sehingga menekan pembengkakan biaya BBM operasional.

“Penanganan harus diselesaikan sejak di tingkat hulu atau rumah tangga. Selain itu, optimalisasi sistem pendataan wajib retribusi perlu diperbaiki untuk meminimalisasi kebocoran potensi pendapatan daerah,” jelasnya.

Selain itu, Subroto juga meminta sektor swasta dan korporasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau turut andil melalui alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Keterlibatan pihak ketiga sangat diperlukan dalam penyediaan mesin pencacah atau fasilitas pengolahan sampah mandiri di area-area pemukiman padat penduduk serta destinasi wisata di Berau. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi