Dorong Kemandirian Desa, Pemkab Berau Arahkan ADK untuk UMKM hingga Wisata Lokal

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong pemerintahan kampung untuk dapat meningkatkan kemandirian kemandirian kampung dengan memanfaatkan Anggaran Dana Kampung (ADK) ke sektor-sektor produktif.

Tak hanya itu, aparat kampung di Bumi Batiwakkal juga diminta untuk mengubah pola pikir dalam mengelola anggaran, dengan memprioritaskan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pariwisata lokal yang berdampak nyata bagi ekonomi warga.

Terkait itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa ADK merupakan instrumen pembangunan strategis yang seharusnya mampu menggerakkan potensi ekonomi di tingkat bawah.

Karena itu, ia menyayangkan jika anggaran yang besar habis hanya untuk kegiatan seremonial, seperti perayaan hari ulang tahun (HUT) kampung, yang minim manfaat jangka panjang.

“Kalau uang hanya habis untuk pesta dan hiburan, kapan kampung kita bisa mandiri? Lebih baik warga bisa berjualan produk kampung, wisata tumbuh, dan kelompok tani berkembang,” ungkapnya.

Pemanfaatan ADK secara baik, baginya, sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan yang tengah digalakkan Pemkab Berau. Karena itu, pemerintah kampung diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan program yang berorientasi pada hasil konkret masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu sendiri menjelaskan bahwa regulasi penggunaan ADK kini telah membatasi anggaran sosial dan kemasyarakatan maksimal sebesar Rp100 juta.

Pembatasan ini sengaja diterapkan untuk menjaga keseimbangan agar porsi anggaran untuk program ekonomi produktif jauh lebih besar. Berikutnya, memberi ruang bagi para aparatur kampung untuk memutar anggaran pada kegiatan yang menghasilkan manfaat berkelanjutan.

“Tidak harus punya pantai untuk bisa menarik wisatawan. Kampung yang memiliki sungai atau danau dapat mengembangkannya menjadi destinasi wisata edukasi maupun rekreasi,” bebernya.

Selain memaksimalkan ADK, Tenteram juga mendorong pemerintah kampung untuk aktif membuka ruang kemitraan profesional dan transparan dengan pihak swasta melalui program CSR. Melalui kolaborasi dan inovasi tersebut, dana kampung tidak lagi dipandang sebagai sekadar fasilitas belanja tahunan.

“Yang diubah adalah mindset-nya. Dana kampung bukan hadiah, tetapi amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan inovasi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi