DPRD Berau Ingatkan Pembangunan Kampung Melibatkan Masyarakat

KLIK BORNEO – BERAU. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau mengimbau agar pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Desa di seluruh wilayah Berau lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pusat tersebut diminta tidak hanya terfokus pada penyelesaian proyek pembangunan fisik semata.

Jajaran pemerintah kampung diharapkan dapat mengedepankan aspek transparansi serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan di desa mereka masing-masing.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan dan keterbukaan dalam tata kelola anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Menurutnya, Alokasi Dana Kampung dan Dana Desa merupakan instrumen serta peluang besar bagi setiap kampung untuk mempercepat laju pembangunan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor ekonomi warga, hingga peningkatan mutu pelayanan publik dapat terwujud secara optimal apabila seluruh anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Pembangunan kampung akan berjalan baik kalau masyarakat ikut dilibatkan, jangan sampai warga hanya mengetahui hasilnya, tetapi tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal, ujar Abdul Waris. Ia mengingatkan agar aparatur pemerintah kampung tidak menjalankan program pembangunan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi warga sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, forum musyawarah kampung harus dimaksimalkan dengan baik untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dengan keterlibatan masyarakat, penggunaan anggaran dinilai akan lebih efektif serta mampu menghindari program kerja yang tidak memberikan dampak langsung bagi warga. Abdul Waris menilai partisipasi aktif masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Keterlibatan warga mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir dinilai sangat membantu dalam mencegah munculnya potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat desa.

Kalau masyarakat aktif mengawasi, pemerintah kampung tentu akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program, katanya. Di sisi lain, ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk terus mengawal kemajuan dan memperjuangkan keberlanjutan alokasi anggaran tersebut setiap tahunnya.

Keberlanjutan anggaran ini dipandang sangat penting agar pembangunan dapat berjalan merata dan berkesinambungan hingga ke area pelosok daerah.

Harapannya, pengawasan terhadap dana tersebut dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pemerintah kampung dan masyarakat secara langsung, pungkasnya saat memaparkan skema pengawasan ideal bagi pembangunan desa yang akuntabel.(Adv)

Penulis : Yoakim Elton SW

Editor   : Rahmat Efendi