Laut Bukan Wewenang Kabupaten, Subroto Dorong Kerja Sama Strategis dengan Provinsi

KLIK BORNEO – BERAU. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Subroto mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera membangun koordinasi dan kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Langkah ini dinilai mendesak guna mengoptimalkan pengelolaan sektor kelautan, khususnya kawasan pariwisata bahari yang kini berada di bawah kewenangan provinsi.

Subroto menjelaskan batasan kewenangan wilayah laut saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Karena itu, sinergi yang saling menguntungkan (win-win solution) antara Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim harus segera diwujudkan.

“Mengingat perairan laut bukan kewenangan Kabupaten Berau, maka pemerintah daerah harus segera melakukan koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Provinsi Kaltim,” ungkapnya.

Ia mencontohkan penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kawasan konservasi Pulau Kakaban telah membawa “petaka” bagi berau. Sebab, pengelolaan kawasan unik tersebut kini diserahkan kepada pemerintah provinsi.

“Tanpa kolaborasi yang kuat, takutnya kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri,” jelasnya.

Selain masalah kewenangan laut, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya komitmen internal Pemkab Berau dalam memajukan sektor pariwisata.

Menurutnya, pariwisata merupakan salah satu program unggulan daerah yang harus didukung penuh oleh seluruh lini sektor. Karena itu, perlu konsistensi nyata, terutama dalam hal kebijakan anggaran penunjang destinasi wisata.

“DPRD menyarankan agar pemerintah daerah konsisten dalam penganggaran. Semua (OPD) harus mendukung program pariwisata, mengingat ini adalah salah satu program unggulan Kabupaten Berau,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi