Lewati Tantangan Efisiensi Anggaran, DPMK Berau Fokus Dorong 30 Kampung Berkembang Naik Kelas

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan strata kemandirian seluruh wilayah kampung di Bumi Batiwakkal.

Fokus utama kini diarahkan pada 30 kampung yang masih berstatus berkembang agar bisa segera naik kelas menjadi kampung maju maupun mandiri.

Langkah akselerasi ini menjadi tantangan tersendiri menyusul adanya kebijakan efisiensi pemangkasan dana transfer keuangan daerah.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada penyesuaian porsi Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pembangunan fisik tahun anggaran 2026.

Anggaran ADK Kabupaten Berau yang pada tahun 2025 mencapai Rp320 miliar, mengalami penurunan menjadi Rp145 miliar di tahun 2026.

Meski terjadi penurunan anggaran yang cukup signifikan, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa semangat untuk memajukan kampung tidak akan kendor.

DPMK Berau terus menyusun strategi agar sisa kampung yang berada di kategori berkembang mendapat porsi pembinaan dan stimulus yang tepat sasaran.

“Saat ini, dari total 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, catatan prestasinya sudah sangat baik. Sebanyak 22 kampung telah berstatus mandiri, 48 kampung maju, dan 30 kampung masih berstatus berkembang,” ungkapnya.

Disampaikannya, saat ini sudah tidak ada lagi kampung berstatus tertinggal di Bumi Batiwakkal.

Sebagai solusi dan penopang di tengah efisiensi anggaran belanja daerah, DPMK Berau mengandalkan sumber pendapatan alternatif yang bersumber dari insentif lingkungan.

Sebanyak 77 dari 100 kampung di Berau telah resmi terdata menerima kucuran dana karbon sebesar Rp349 juta per tahun, yang programnya sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu.

Tenteram berharap, integrasi antara sisa dana pembangunan dan pemanfaatan dana insentif karbon ini mampu menjadi stimulus kuat bagi roda ekonomi di tingkat tapak, khususnya pada 30 kampung berkembang tersebut.

“Yang kami harapkan, alternatif pendapatan seperti dana karbon ini dapat menyokong perekonomian kampung agar semakin sejahtera, sekaligus menutupi celah anggaran pembangunan akibat efisiensi,” pungkasnya. (Adv/*)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi