Pulau Kakaban Tanpa Penjagaan, Pungli Menjamur: Ekosistem Terancam

KLIK BORNEO – BERAU. Pengelolaan destinasi wisata Pulau Kakaban kini berada dalam kondisi kritis. Tanpa penjagaan yang ketat, pungutan liar (pungli) hingga rusaknya ekosistem kembali mengancam pulau itu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantoso mengungkapkan ketiadaan kontrol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjadi akar penyebab suburnya praktik pungutan liar (pungli) dan ancaman kerusakan lingkungan di pulau tersebut.

Menurutnya, sejak kewenangan pengelolaan dialihkan ke tingkat provinsi, Pulau Kakaban justru terkesan telantar tanpa ada petugas resmi yang berjaga. Hal itu menyebabkan penarikan biaya masuk ilegal oleh oknum tertentu kini marak terjadi.

“Ada pungutan liar itu salah satu risiko. Karena tidak ada petugas dari kami, dari provinsi, akhirnya ilegal. Saya akui itu sudah terjadi,” ungkapnya, Selasa (9/6/2026).

Disampaikannya, dampak lain yang paling mengkhawatirkan dari absennya pemerintah adalah ancaman hilangnya ubur-ubur yang menjadi ikon unik Pulau Kakaban.

“Sekarang yang terjadi, Pulau Kakaban tidak ada yang jaga. Siapa yang nantinya bertanggung jawab kalau ubur-uburnya hilang lagi atau tercemar karena orang yang di sana tidak ada yang mengontrol?” keluh Yudha.

Saat ini, lanjutnya, satu-satunya pengawasan di lapangan hanya mengandalkan inisiatif warga lokal. Namun, keberadaan mereka tidak memiliki kekuatan hukum maupun SOP standar konservasi yang jelas.

“Provinsi sendiri tidak punya petugas rutin yang menjaga di situ. Jadi arus wisata itu tanpa kontrol. Memang ada orang, penduduk yang jaga di situ, tapi bukan petugas kami, bukan juga petugas provinsi. Hanya sukarela saja,” tegasnya.

Kondisi tersebut memperpanjang daftar masalah di Pulau Kakaban. Tanpa adanya perawatan, pengelolaan yang jelas, dan kepastian hukum dari pemerintah provinsi, salah satu aset wisata terbaik Berau ini berada di ambang kehancuran. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi