KLIK BORNEO – BERAU. Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk tidak mengabaikan ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan tradisional dalam penyusunan cetak biru (roadmap) pengembangan pariwisata daerah.
Menurutnya, ambisi pembangunan pariwisata kelas dunia tidak boleh mengorbankan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan.
Karena itu, peta jalan yang disusun secara komprehensif harus mampu mengawinkan kepentingan konservasi, industri hiburan, dan kesejahteraan warga pesisir.
“Pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk nelayan, bukan malah meminggirkan mereka,” ungkapnya.
Jika potensi tumpang tindih lahan dan zonasi ini tidak diantisipasi sejak awal dalam roadmap, konflik sosial antara pelaku usaha wisata dan nelayan lokal tak akan terhindarkan di kemudian hari.
“Karena pembatasan akses laut sepihak atas nama pariwisata seringkali menjadi bom waktu yang merugikan daerah,” jelasnya.
Melihat potensi persoalan itu, Rudi juga mendesak Pemkab Berau untuk segera merumuskan regulasi yang berkeadilan. Agar potensi wisata bahari Berau yang luar biasa tidak merusak tatanan sosial yang ada.
“Pembangunan pariwisata harus menjadi perhatian bersama agar mampu menjadi penopang ekonomi baru yang menghidupi semua lapisan masyarakat Berau,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi