KLIK BORNEO – BERAU. Kebijakan efisiensi telah menyebabkan banyak anggaran untuk prgram dan kegiatan di daerah terpangkas. Karena itu, anggaran yang tersedia saat ini diharapkan terserap maksimal.
Untuk memastikan penyerapan anggaran itu berjalan maksimal, DPRD Berau berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan. Agar setiap rupiah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Terkait itu, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menegaskan pengawasan merupakan salah satu fungsi utama legislatif dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. Karena itu, DPR memiliki tanggung jawab terhadap setiap program yang telah direncanakan pemerintah.
“Kita komitmen akan perkuat pengawasan agar semua program dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Disampaikannya, pengawasan perlu dilakukan secara intensif, terutama untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
“Tanpa pengawasan yang kuat, pelaksanaan program pembangunan berpotensi tidak maksimal dan bisa melenceng dari target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Tak hanya memperkuat pengawasan, lanjutnya, DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bagi perangkat daerah yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program kerja.
“Kalau evaluasi, pasti kami jalankan. Ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif,” terangnya.
Sumadi berharap perencanaan program dapat dilaksanakan secara matang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agar realisasinya di lapangan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak keluar dari koridor yang seharusnya.
“Kita akan lakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan programnya,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi