Tambal Efisiensi 2026, Desak Potensi Pajak Walet Dimaksimalkan

KLIK BORNEO – BERAU. Memasuki tahun anggaran 2026, kemandirian fiskal menjadi harga mati bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran akibat penurunan dana perimbangan pusat, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tumpuan utama. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyoroti potensi besar pajak sarang burung walet rumahan yang dinilai belum tergarap maksimal.

Arman menegaskan bahwa usaha sarang walet di Bumi Batiwakkal terus menjamur, namun kontribusinya terhadap kas daerah masih jauh dari harapan. Padahal, penguatan PAD sangat krusial untuk menutupi celah anggaran pembangunan yang terdampak efisiensi tahun ini.

“Kita berada di tahun 2026, di mana ketergantungan pada dana pusat harus mulai dipangkas. Usaha sarang walet rumahan ini ada di mana-mana, keuntungannya besar, tapi ke mana larinya pajaknya? Pemkab harus lebih agresif melakukan jemput bola, bukan lagi menunggu laporan,” tegas Arman Nofriansyah.

Menurutnya, payung hukum berupa Perda terkait Pajak Daerah sudah sangat jelas dan harus diperkuat dengan sistem pendataan berbasis digital agar lebih akurat. Ia menilai, ketidaksinkronan data jumlah bangunan walet dengan realisasi pajak di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

“Pemerintah daerah perlu mengevaluasi total, mulai dari ketaatan perizinan hingga mekanisme penarikan pajaknya. Di Berau ada dua jenis usaha, yakni walet gua dan rumahan. Yang rumahan ini pertumbuhannya sangat masif namun pendataannya masih carut-marut. Tanpa data valid, potensi miliaran rupiah hilang begitu saja,” jelas politisi tersebut.

Lebih lanjut, Arman menyoroti minimnya petugas lapangan dan rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam melaporkan hasil produksinya. Ia mengusulkan agar Pemkab membentuk tim khusus lintas instansi untuk memverifikasi ratusan bangunan walet yang kini tersebar di pemukiman warga.

Berdasarkan data terkini, meski ratusan izin bangunan telah diterbitkan, angka tersebut diyakini masih jauh di bawah realitas lapangan tahun 2026. Arman berharap, dengan memaksimalkan sektor pajak non-tambang ini, Berau dapat tetap membiayai program-program prioritas masyarakat di tengah ketatnya ikat pinggang anggaran.

“Tahun 2026 adalah momentum pembuktian. Jika kita tidak serius mengelola potensi lokal seperti sarang walet ini, kita akan terus tertinggal dalam pembangunan akibat terbatasnya dana pembangunan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Yoakim Elton SW

Editor   : Rahmat Efendi