Tahun Depan, Dana Karbon Berau Bakal Diarahkan untuk Komunitas Adat

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berencana melakukan terobosan baru dalam penyaluran insentif hijau atau dana karbon. Mulai tahun 2027 mendatang, pemanfaatan dana karbon dari Bank Dunia akan lebih diarahkan untuk memperkuat komunitas-komunitas adat yang ada di Bumi Batiwakkal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menjelaskan bahwa selama ini skema pendanaan berbasis lingkungan tersebut secara umum terbagi ke dalam dua peruntukan yakni dana reforma untuk pemerintah kampung serta dana penghargaan (reward).

Namun ke depan, peluang bagi masyarakat adat untuk mengakses langsung dana ini terbuka lebar.

“Tahun 2027, akan lebih diarahkan untuk komunitas adat. Kami memang belum tahu persyaratannya nanti akan seperti apa, tetapi ada peluang besar bagi komunitas-komunitas adat untuk mendapatkan dana itu,” ungkapnya, Senin (14/9/2026).

Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk apresiasi konkret, mengingat masyarakat adat kerap menjadi garda terdepan dalam menjaga keaslian dan kelestarian kawasan hutan tropis di Berau.

Terkait penyaluran insentif untuk periode berjalan tahun ini, DPMK Berau menyatakan bahwa prosesnya masih bergulir. Pemerintah daerah tengah menunggu kepastian administratif agar anggaran tersebut bisa segera dicairkan.

“Dana karbon itu, untuk tahun ini, kita masih menunggu. Mudah-mudahan 77 kampung yang selama ini terdaftar tetap bisa mendapatkan alokasi tersebut,” jelasnya.

Sebagai informasi, sesuai data DPMK Berau, Kabupaten Berau menempati posisi sebagai penerima dana karbon terbesar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Total pagu anggaran insentif dari program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) yang mengalir ke Berau mencapai Rp27,57 miliar.

Dari total anggaran tersebut, setiap kampung yang berhasil menjaga tutupan hutannya diproyeksikan menerima dana penopang fiskal ecogreen berkisar antara Rp300 juta hingga Rp349 juta per tahun.

Melalui evaluasi berkala, DPMK berkomitmen agar penyaluran dana tersebut tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian ekonomi kampung berbasis lingkungan berkelanjutan. (Adv/*)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi