Gali Potensi Tersembunyi, Berau Siapkan Strategi Wisata

KLIK BORNEO – BERAU. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar Kabupaten Berau) tengah mematangkan strategi besar untuk mendongkrak kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fokus utama saat ini diarahkan pada pembenahan serta pengelolaan destinasi wisata potensial yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal.

Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budisantoso menegaskan bahwa langkah ini krusial dilakukan untuk memetakan arah pembangunan pariwisata daerah yang lebih terukur.

Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki puluhan daya tarik wisata unggulan yang menyimpan peluang ekonomi besar. Namun belum seluruhnya tersentuh tata kelola penarikan retribusi yang optimal.

“Kami akan memaksimalkan strategi dan potensi wisata yang sudah ada. Termasuk menyusun konsep matang untuk objek-objek wisata yang memiliki peluang besar menghasilkan PAD,” ungkapnya.

Diakuinya, hingga saat ini, baru ada empat destinasi di Berau yang aktif menyumbang PAD secara langsung, yakni Keraton Sambaliung, Museum Batiwakkal, Air Panas Pemapak Biatan, dan Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-biduk.

“Sementara itu, puluhan destinasi lainnya masih berada dalam tahap persiapan dan pembenahan tata kelola,” jelasnya.

Baginya, peningkatan PAD tidak bisa dicapai secara instan hanya dengan menarik retribusi tiket masuk. Disbudpar juga memprioritaskan perbaikan hal-hal mendasar seperti kebersihan fasilitas publik, optimalisasi posko informasi wisata, hingga penataan area parkir agar wisatawan merasa nyaman berkunjung.

“Fasilitas dasar dan pelayanan harus dibenahi lebih dulu. Jika wisatanya bersih, aman, dan nyaman, tingkat kunjungan otomatis naik, dan pengelolaan retribusi pun bisa berjalan dengan lancar,” bebernya.

Dalam mengeksekusi rencana tersebut, Yudha menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Pasalnya, penentuan teknis penarikan retribusi, pembagian kewenangan wilayah, hingga pembangunan akses infrastruktur memerlukan payung hukum dan kebijakan yang terintegrasi.

“Kami perlu berkoordinasi intensif dengan OPD terkait. Hal ini sangat berkaitan dengan kesiapan teknis di lapangan, mekanisme pengelolaan, hingga regulasi penarikan retribusinya nanti agar tidak menyalahi aturan,” paparnya.

Dengan target capaian PAD retribusi wisata yang terus ditingkatkan, langkah taktis Disbudpar Berau ini diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama penopang kemandirian fiskal daerah di masa depan. (Adv/*)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi