Sinergi APBD dan APBN: 470 Rumah Layak Huni Dibangun untuk Masyarakat Berau

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis terus bergerak cepat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga.

Salah satu langkah konkret yang menjadi prioritas utama adalah penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di berbagai kampung di Bumi Batiwakkal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa komitmen pemenuhan RLH ini merupakan perwujudan nyata dari visi-misi dan program unggulan pemerintah daerah.

“Penyediaan rumah layak huni ini adalah janji dan komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat Berau, khususnya yang berada di kawasan pesisir dan pedalaman, bisa tinggal di hunian yang sehat, aman, dan representatif,” ungkapnya.

Komitmen kuat dari kepala daerah ini diterjemahkan dengan baik secara teknis oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau.

Bahkan, pemenuhan hunian layak tersebut tidak hanya mengandalkan kantong daerah. Tahun ini, terdapat pula kucuran anggaran dari pusat untuk pemenuhan RLH tersebut.

Kepala Disperkim Berau, Mulyadi membeberkan bahwa sepanjang tahun anggaran APBD Murni 2026 ini, sebanyak 100 unit RLH dipastikan telah rampung dibangun dan siap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kita belum tahu datanya. Namun, untuk APBD Murni 2026, dari target 110 unit, alhamdulillah 100 unit sudah selesai kami kerjakan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada,” jelasnya.

Disampaikannya, pengerjaan RLH di berbagai wilayah seperti Kecamatan Talisayan, Segah, Tabalar, hingga Gunung Tabur, berjalan lancar. Namun, ia juga sangat menyayangkan adanya 10 unit RLH yang terpaksa tidak dapat terealisasi karena terkendala kriteria penerima.

“Kami sebenarnya sudah berupaya maksimal mencari masyarakat lain di wilayah tersebut untuk memenuhi kuota 10 unit yang tersisa. Namun, setelah diverifikasi, mereka tetap tidak memenuhi persyaratan ketat dalam juknis,” bebernya.

“Sebagai bentuk ketaatan aturan agar tepat sasaran, anggaran 10 unit ini terpaksa menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Contohnya di Kampung Merancang, dari target awal 10 unit, pada akhirnya hanya 4 unit yang lolos verifikasi sesuai aturan,” tambahnya.

Meski ada sedikit kendala administratif di jalur daerah, masyarakat Berau patut bersyukur atas lompatan besar pembangunan sektor perumahan tahun ini.

Pasalnya, berkat koordinasi dan sinergi yang intens dengan pemerintah pusat, Kabupaten Berau sukses mendapatkan kucuran program RLH tambahan dari APBN sebanyak 370 unit.

“Jika ditotal dengan bantuan pusat, maka ada 470 unit Rumah Layak Huni yang dihadirkan untuk masyarakat Berau tahun ini. Sebaran bantuan APBN ini sama, merata menyasar kecamatan-kecamatan yang membutuhkan di Berau,” bebernya.

Ditambahkannya, Disperkim Berau memastikan bakal kembali mengusulkan program ini pada APBD 2027. Mengingat perumahan layak huni adalah program stimulus kesejahteraan yang sangat krusial.

“Kami ada usulan lagi untuk tahun depan (2027), karena ini program unggulan Bupati dan Wakil Bupati jadi saya rasa akan tetap ada. Hanya saja, untuk besaran anggaran perbaikannya nanti kita lihat lagi, menyesuaikan dengan kapasitas besar kecilnya kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi