Dikhawatirkan Rebut Ruang Hidup Motoris Lokal, Bapenda Pastikan Rute Laut Maratua Baru Tahap Inisiasi

KLIK BORNEO – BERAU. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau memastikan wacana masuknya transportasi laut pemerintah ke Pulau Maratua tidak akan menggusur ruang hidup dan ekonomi motoris lokal serta swasta.

Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie guna merespons kekhawatiran para pelaku transportasi laut lokal yang merasa tersaingi dengan adanya rencana tersebut.

“Ini isu sebetulnya, kami hanya menginisiasi saja. Kita baru rencana dan akan buat surat resmi ke camat untuk pertemuan dan sosialisasi ke masyarakat dan pengelola resor,” ungkapnya, Senin (12/10/2026).

Djupiansyah mengakui bahwa wacana tersebut mencuat berdasarkan hasil evaluasi penagihan pajak bulanan yang dilakukan Bapenda di lapangan.

Sebagai instansi yang memungut pajak hotel hingga hiburan, pihaknya rutin mendengar keluhan dari masyarakat serta pelaku usaha mengenai kendala pariwisata di Maratua.

“Pada saat kami turun ke lapangan, beberapa pengelola resort usulkan adanya trasportasi laut dan udara yang bisa memenuhi pengelola resort. Mereka inginkan trasportasi laut,” jelasnya.

Selain itu, para pengusaha juga meminta pengadaan tabung hyperbarik serta ketersediaan jaringan internet yang memadai kepada pemerintah.

Aspirasi itulah yang coba diakomodasi oleh Bapenda melalui rencana sosialisasi, demi mempermudah akses kunjungan dan memberikan kepastian jadwal bagi wisatawan. Apalagi masalah konektivitas masih menjadi kendala utama di kawasan wisata unggulan tersebut.

“Kita omong terus Maratua dan Derawan sebagai destinasi unggulan, tapi jujur dari sisi infrastruktur transportasi masih masalah,” terangnya.

“Sehingga bagaimana kita hadirkan transportasi laut. Rencananya, rute yang akan dibuka adalah Tanjung Redeb menuju Maratua dan Tarakan – Maratu,” sambungnya.

Dari kacamata pendapatan daerah, lanjut Djupiansyah, konektivitas laut ini diyakini mampu menangkap potensi fiskal yang sangat besar dari kunjungan wisatawan luar daerah.

Sebab, selama ini Berau kerap kehilangan potensi pendapatan dari kunjungan wisatawan yang masuk melalui jalur utara seperti Tarakan.

“Kalau ada transportasi itu, pasti ada dua pendapatan yang kita terima; penerimaan dari pajak hotel makan minum dan hiburan. Potensi penerimaan pajak di Maratua sangat besar,” tegasnya.

Dirinya berharap sistem manajemen pengelola di Maratua yang sudah tertata rapi dapat mempermudah peningkatan fiskal daerah saat program ini berjalan.

Tidak hanya dari sektor pajak, pemanfaatan fasilitas pendukung seperti Pelabuhan Wika juga diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan tambahan dari sektor retribusi.

Selain itu, sektor riil masyarakat setempat juga diyakini akan ikut bergerak melalui penyediaan lapak bagi pelaku UMKM.

“Lalu, ketika kita menggunakan pelabuhan Wika, di sana ada pendapatan tambahan yang selama seperti dari tambat kapal, pas masuk kita bisa dapat, sewa tempat untuk UMKM. Ketika itu dipakai, akan ada dampak untuk ekonomi masyarakat setempat,” bebernya.

Meski demikian, Djupiansyah kembali menegaskan bahwa Bapenda hanya bertindak sebagai pintu masuk awal yang menyerap keluhan para wajib pajak di sektor pariwisata.

Keputusan akhir dan regulasi teknis mengenai operasional transportasi laut ini nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada dinas-dinas teknis terkait.

“Jadi ini hanya pertemuan kami dulu dengan pengusaha resort. Nanti kalau mereka bagaimana baru kita bawa ke teman-teman dinas perhubungan, pariwisata,” pungkasnya.

Ditambahkannya, wacana itu belum terlaksana. Namun hal itu diinisiasi sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara membangun konektivitas transportasi yang lebih baik menuju destinasi wisata unggulan. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi