KLIK BORNEO – BERAU. Masalah ketimpangan distribusi air bersih di Kabupaten Berau masih dikeluhkan saat ini. Hal itu pun kembali mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Rifai bahkan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera mengambil langkah nyata demi mewujudkan pemerataan layanan dasar ini ke seluruh wilayah.
Menurut Rifai, persoalan air bersih bukan sekadar isu pelayanan publik biasa. Ini adalah pemenuhan kebutuhan mendasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
“Kami ingatkan karena air bersih ini kebutuhan dasar, jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkannya. Ini hak masyarakat, harus dipenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Guna mempercepat pemerataan distribusi air tersebut Rifai menyodorkan tiga solusi taktis yang harus segera diterapkan oleh Pemkab Berau.
Pertama, pemetaan akurat wilayah krisis air. Baginya, Pemkab Berau harus segera melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di setiap kecamatan dan kampung.
Karena itu, perlu ada data akurat yang menjadi acuan utama untuk menentukan skala prioritas pembangunan.
“Harus dipetakan dulu kebutuhannya, wilayah mana yang masih kekurangan. Pemetaan yang baik akan membantu pemerintah menyusun program yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kedua, revitalisasi infrastruktur dan jaringan pipa. Diakuinya, banyaknya kendala distribusi di lapangan dinilai terjadi akibat keterbatasan sarana.
Karena itu, pemerintah daerah diminta fokus meningkatkan kualitas infrastruktur utama dari hulu ke hilir.
“Mulai dari instalasi pengolahan air (IPA), kapasitas penampungan, hingga perluasan jaringan distribusi perpipaan ke permukiman warga harus diperhatikan serius. Kalau infrastrukturnya baik, distribusinya juga lancar,” terangkan.
Ketiga, inovasi air baku dan sinergi kuat antar OPD. Untuk wilayah terpencil dan pesisir yang minim sumber air tawar, Rifai mendorong lahirnya inovasi teknologi pengolahan air baku alternatif.
Solusi jangka panjang ini hanya bisa terwujud jika seluruh instansi bergerak bersama.
“Kita perlu semua pihak bekerja sama, pemerintah, OPD, swasta turut terlibat agar keluhan ini tidak lagi terjadi,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi