Pembatasan e-Pokir, Dewan Minta Hasil Reses Bisa Diakomodasi Sepenuhnya

KLIK BORNEO – BERAU. Pembatasan kuota usulan dewan dalam penginputan e-pokir kembali dikeluhkan sejumlah dewan. Padahal usulan yang disampaikan merupakan hasil aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menjelaskan usulan yang masuk sebenarnya berasal dari masyarakat, yang disampaikan saat pelaksanaan musrenbang dan reses dewan.

Karena itu, jika harus dibatasi maka harus dilakukan secara proporsional. Apalagi yang disampaikan oleh masyarakat juga merupakan kebutuhan-kebutuhan mendasar dan bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka.

“Kalau dibatasi mungkin yang di musrenbang. Karena di situ ada bagiannya dari pemerintah daerah, tapi kalau reses kan murni dari dewan,” ungkapnya.

“Harapannya kalau bisa yang dari reses bisa difasilitasi dan diakomodasi semuanya,” sambungnya singkat.

Senanda dengan Dedi, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto juga menegaskan penginputan e-pokir yang ada saat ini tidak sebanding dengan luasnya aspirasi masyarakat yang harus dikawal oleh para wakil rakyat.

“Porsi yang diberikan saat ini sangat terbatas dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.

“Harapan kita semua, pokok-pokok pikiran dewan itu ya minimal 50 persen bisa terealisasikan dalam program kerja pemerintah,” tambahnya.

Ditambahkannya, setiap usulan yang diajukan oleh anggota DPRD bukan sekadar coretan di atas kertas atau keinginan pribadi, melainkan hasil dari proses panjang yang melelahkan dan memakan biaya daerah yang tidak sedikit.

Setiap poin pokir merupakan rangkuman dari keluhan dan kebutuhan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung oleh dewan di lapangan, baik saat turun langsung melakukan agenda reses maupun kunjungan kerja hingga ke pelosok daerah demi menyerap aspirasi.

“Kadang-kadang kami itu malu, setiap reses di Buyung-Buyung ditagih warga, usulan yang dulu saja belum direalisasikan kenapa sekarang datang lagi,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi