Respon PT IPB Usai Dapat Proper Merah

Redaksi Klik Borneo Juni 4, 2026 7:31 pm . 2 min read

KLIK BORNEO – BERAU. PT Indo Pusaka Berau (IPB) siap mengambil langkah cepat merespons hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) periode terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Berada bersama sembilan perusahaan lainnya di Berau yang meraih predikat PROPER Merah, manajemen PT IPB menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.

Direktur Utama (Dirut) PT IPB, Aan Wibowo, melalui Humas Perusahaan, Yono menyatakan bahwa pihak manajemen saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam di seluruh lini operasional.

Also Read: Jangan Buang-buang Anggaran, Promosi Pariwisata Harus Terukur

Langkah tersebut diambil guna mengidentifikasi poin-poin krusial yang menjadi catatan dan perhatian khusus dari KLHK RI.

“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi internal yang sangat serius mengenai aspek-aspek lingkungan yang menjadi perhatian dalam penilaian PROPER tersebut,” ungkapnya kepada Klikborneo.com, Kamis (4/6/2026).

Also Read: Pemangkasan RKAB Batu Bara Mulai Picu PHK Massal, Dewan Desak Solusi Konkrit

Lebih lanjut, Yono menegaskan bahwa penilaian tersebut menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

PT IPB juga memastikan akan terus membuka diri dan memperkuat sinergi dengan dinas serta instansi pemerintahan terkait guna memastikan seluruh regulasi lingkungan terpenuhi dengan baik.

Also Read: Pemkab Berau Pastikan Gaji ke-13 Cair Minggu Kedua Juni

“Perusahaan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Saat ini sedang berproses menyiapkan langkah tindak lanjut perbaikannya, serta koordinasi dengan instansi terkait,” bebernya singkat.

Sebelumnya, Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Ida Ayu menjelaskan terdapat beberapa kategori penilaian untuk meraih PROPER tersebut.

Also Read: Susun Roadmap Wisata, Pemkab Berau Diminta Tak Abaikan Ruang Hidup Nelayan

Adapun kategori-kategori itu mencakupi penilaian soal pengelolaan air limbah, udara, lahan, LB3, B3, dan sampah.

“Jadi, ada 6 kategori untuk tambang, tetapi untuk sawit satu dibuang yakni lahan,” ujar Ida, Selasa (26/5/2026).

Also Read: Masih Berproses, Program Pengadaan Bus Sekolah Berau Butuh Bantuan Kemenhub

Dalam hal penilaian tersebut, lanjut Ida, kabupaten hanya berwenang sebagai evaluator. Provinsi sendiri merupakan verifikator. Sedangkan kementerian sendiri bertindak sebagai eksekutor yang memutuskan raihan PROPER untuk semua perusahaan itu.

“Kementerian yang akan menentukan finalisasi penilaian. Kami hanya berdasarkan sistem pelaporan elektronik (SIMPLE) masing-masing perusahaan tanpa kunjungan langsung ke lapangan,” tandasnya. (*/)

Also Read: Dewan Dorong Dumaring dan Talisayan Ikut Program Kampung Nelayan Merah Putih

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi

Also Read: Perkuat Kampung Tangguh Bencana, Dewan Dorong Pembentukan Tim Relawan di Setiap Kampung