Sikapi Keluhan Disperkim, Dewan Dorong Pola Pembangunan Gang Tuntas Satu Tahun

KLIK BORNEO – BERAU. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyambut baik keterbukaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau terkait sistem penganggaran pembangunan gang dan drainase di instansi tersebut, yang selama ini masih menggunakan skema pengadaan langsung (PL).

Baginya, sistem PL memang membuat penanganan gang dan drainase menjadi tidak optimal dan maksimal. Karena itu perlu diubah pola pengganggaran yang lebih terintegrasi.

“Tentu kita tampung apa yang jadi keluhan teman-teman di Disperkim. Ini juga jadi momentum yang baik bagi legislatif dan eksekutif untuk duduk bersama membenahi sistem penganggaran tersebut,” ungkapnya.

Meskipun sistem PL dilakukan dengan penyesuaian pada jumlah anggaran yang tersedia, Subroto tak memungkiri bahwa hal itu berdampak pada tidak tuntasnya pekerjaan yang dilakukan selama setahun.

“Jadi kalau terputus-putus pengerjaannya bukan salahnya dinas. Itu murni karena keterbatasan fiskal,” jelasnya.

Guna mengatasi hal itu, Subroto menawarkan solusi penggabungan paket pekerjaan kecil yang lokasinya berdekatan. Paket tersebut dapat disatukan dalam skema lelang yang lebih besar.

“Melalui skema lelang, realisasi fisik bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Proyek juga dapat selesai dalam satu tahun anggaran tanpa menunggu Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” tegasnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Disperkim Berau, Radite Hari Soeryo membenarkan bahwa selama ini pihaknya selalu mendapat anggaran terbatas atau yang hanya bersifat pengadaan langsung (PL).

“Kami selalu diberi anggaran PL. Baru tahun ini kalau tidak salah kami diberi sedikit yang lewat lelang,” ungkapnya, Senin (25/5/2026).

Keterbatasan anggaran itu, lanjutnya, berdampak pada penanganan gang dan drainase yang tak kunjung tuntas. Walaupun volume dan ukurannya tidak terlalu besar.

“Kadang 60-80 meter itu tidak pernah tuntas dalam setahun. Lalu kami harapkan di ABT. Biar tuntas satu tahun. Tapi kadang 3 tahun lagi belum tentu muncul anggaran itu,” jelasnya.

“Makanya, kami minta anggaran itu lebih leluasa. Minimal satu gang itu tuntas. Apa karena gang atau drainase saja jadi dianggap sepele kali ya,” sambungnya.

Radite berharap terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan gang dan drainase yang menjadi kewenangannya. Bahkan bila dimungkinkan, perbaikan gang menjadi kewenangan satu instansi agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan.

“Karena ada yang dibagi ke PU ada juga yang ke Disperkim,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi