Pangkas Perjalanan Dinas demi BLT,Minta Jangakuan BLT Lebih Luas

KLIK BORNEO – BERAU. Kebijakan efisiensi anggaran tahun ini dipastikan tidak memangkas anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebaliknya, secara nasional diperkirakan menambah nilai anggaran untuk program BLT itu sendiri.

Pasalnya, anggaran dari sejumlah pos seperti perjalanan dinas yang telah dipangkas akan dialihkan untuk program-program yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, BLT.

Terkait itu, Anggota DPRD Berau, Elita Herlina meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) untuk memperbarui data penerima bantuan. Berikutnya, memperluas jangkauan penerima jika anggaran daerah sangat memungkinkan untuk pembiayaan program itu.

“Kalau memang porsi untuk BLT ini ditambah, sebaiknya tambah kuota penerima. Kalau memungkinkan naikkan juga besaran dananya,” ungkapnya.

“Tapi lagi-lagi sesuaikan juga dengan kemampuan daerah. Kalau misalnya ditambah, syukur. Tapi jangan dikurangi,” sambungnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi menjelaskan sasaran penerima program BLT tahun ini masih sama seperti sebelumya mencapai 12 ribuan orang.

Khusus Berau, lanjutnya, BLT akan tetap dipertahankan meskipun terkendala efisiensi. Bahkan efisiensi sendiri tak membawa dampak negatif bagi pelaksanaan program BLT.

“Efisiensi itu hanya pengaruh di operasional. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan khusus seperti BLT atau bantuan sosial lainnya itu tidak ada pengaruh,” terangnya.

“Jadi, dia punya besaran, sasaran, itu masih sama. Tahun 2005 lalu itu sekitar 12.000 orang yang sudah terima BLT. Tahun ini jumlahnya juga masih sama dengan nominalnya juga Rp500 ribu,” tambahnya.

Selain BLT, terdapat pula bantuan anggaran dari provinsi untuk program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang berasal dari anggaran provinsi. Namun program ini hanya menyasar untuk 100 orang pelaku usaha di Kecamatan Pulau Derawan.

“Kalau tahun kemarin UEP dari APBD Rp3,5 juta itu untuk 90-an orang di beberapa kampung yang ada di 4 kecamatan dalam perkotaan. Tahun ini malah hanya dari provinsi. Itu masing-masing Rp 5 juta,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi