KLIK BORNEO – BERAU. Kondisi kurang hingga kosongnya stok obat di RSUD Abdul Rivai ramai diperbincangkan belakangan ini. Berikutnya, menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD Berau, Peri Kombong.
Menurutnya, masalah itu seharusnya tidak terjadi apabila pengadaan obat di instalasi farmasi RS plat merah tersebut direncanakan secara matang. Apalagi obat masuk dalam daftar belanja wajib RS.
“Dalam perencanaan pasti ada belanja wajib atau tetap. Obat-obatan, pegawai, itu yang tetap,” ungkap Peri.
Disampaikan Peri, Dinas Kesehatan mengaku bahwa masalah itu tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pasien dan berkurangnya penerimaan pendapatan.
Namun, baginya, peningkatan jumlah pasien yang terjadi belakangan ini tidak serta-merta menjadi alasan di balik kekurangan obat di RS milik pemerintah daerah itu.
Pasalnya, jika rata-rata peningkatan jumlah pasien tidak terlalu signifikan maka ketersediaan obat, lewat perencanaan yang matang, sebenarnya mencukupi.
“Kalau permintaan obat karena pasien terlalu banyak, misalnya dua kali lipat mungkin masuk di akal,” jelasnya.
Tak hanya peningkatan jumlah pasien, berkurangnya penerimaan pendapatan karena masalah kepesertaan BPJS juga tidak bisa dimasukkan sebagai alasan utama.
“Perencanaan pemerintah itu gimana sehingga belanja wajibnya itu yang berkurang,” terangnya.
“Kok bisa ini (obat) yang terganggu. Padahal seharusnya ini tidak terganggu ketika penerimaan pendapatan itu menurun,” sambungnya.
Selain perencanaan yang tidak matang, Peri khawatir anggaran untuk obat dialokasikan untuk belanja lainnya. Peri berharap hal itu tidak terjadi dan harus ada solusi untuk keluar dari masalah itu.
“Kalau saya yang alami (tidak dapat obat) tidak masalah, bisa beli di luar. Cuma kalau masyarakat yang nggak mampu ini bagaimana. Kasihan mereka,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi